makalah konsep kesehatan masyarakat

Makalah

KONSEP DASAR SISTEM PELAYANAN KESEHATAN DAN KONSEP DASAR KESEHATAN

DISUSUN OLEH :

KELOMPOK I (SATU)

1.      NURMALIA                        : PO7124012016

2.      RISKA MARYAUL FITRI  : PO7124012020

3.      RIZKA FAUZIA                 : PO7124012021

4.      RIZQIKA MAULINDA      : PO7124012023

5.      SITI MAGHFIRAH             : PO71240120

6.      ZULVINASARI ZAKARIA : PO7124012030

TINGKAT I.A

MATA KULIAH : KESEHATAN MASYARAKAT

Dosen Pembimbing : Lia Lajuna, SKM, MPH.

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES ACEH

PRODI D-III KEBIDANAN

BANDA ACEH

2013

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Sistem pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dalam meningkatkan derajat kesehatan. Melalui sistem kesehatan ini tujuan pembangunan kesehatan dapat tercapai lebih efektif, efisien, dan tepat sasarannya. Keberhasilan sistem pelayanan kesehatan bergantung pada berbagai komponen yang ada; baik dana, fasilitas penunjang, maupun sumber daya manusia yang ada dalam hal ini perawat, dokter, ahli radiologi, ahli fisioterapi, ahli gizi, dan tim kesehatan lain. Sistem ini akan memberikan kualitas pelayan kesehatan yang efektif dengan memerhatikan nilai-nilai budaya yang dianut oleh komunitas. Perawat dapat memberikan pelayanan kesehatan secara langsung pada masyarakat secara berkualitas, (Mubarak, 2009)

B.     Tujuan

Dengan mengetahui dan memahami tentang konsep dasar sistem pelayanan kesehatan dan konsep dasar kesehatan, diharapkan kita sebagai calon petugas kesehatan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sehingga pembangunan kesehatan di Indonesia dapat tercapai lebih efektif, efisien, dan tepat sasarannya.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Konsep Dasar Sistem

Pengertian sistem banyak macamnya, berikut ini beberapa pengertian sistem yang dipandang cukup penting (Mubarak, 2009) :

1.         Sistem adalah gabungan dari elemen-elemen yang saling dihubungkan oleh suatu proses atau struktur dan berfungsi sebagai satu kesatuan organisasi dalam menghasilkan sesuatu yang telah ditetapkan.

2.         Sistem adalah suatu struktur konseptual yang terdiri atas fungsi-fungsi yang saling berhubungan serta bekerja sebagai satu unit orhganik untuk mencapai keluaran yang diinginkan secara efektif dan efisien.

3.         Sistem adalah suatu kesatuan yang utuh dan terpadu dari berbagai elemen yang berhubungan serta saling memengaruhi yang dengan sadar dipersiapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari pengertian yang telah diuraikan diatas, maka pengertian sistem secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam sebagai berikut (Mubarak, 2009) :

1.         Sistem sebagai suatu wujud

Suatu sistem disebut sebagai wujud (entity), apabila bagian-bagian atau elemen yang terhimpun dalam sistem tersebut membentuk suatu wujud yang ciri-cirinya dapat dideskripsikan atau digambarkan dengan jelas.

2.         Sistem sebagai suatu metode

Suatu sistem disebut sebagai suatu metode (method), apabila bagian-bagian atau elemen-elemen yang terhimpun dalam sistem tersebut membentuk suatu metode yang dapat digunakan sebagai alat dalam melakukan pekerjaan administrasi. Misalnya sistem pengawasan yang bagian-bagian atau elemen-elemen pembentukannya adalah berbagai peraturan.

Sistem terbentuk dari elemen atau bagian yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Apabila salah satu bagian atau sub sistem tidak berjalan dengan baik, maka akan mempengaruhi bagian yang lain. Secara garis besarnya elemen-elemen dalam sistem itu adalah sebagai berikut:

a.         Masukan (Input)

Adalah sub elemen-sub elemen yang diperlukan sebagai masukan untuk berfungsinya sistem.

b.      Proses

Ialah suatu kegiatan yang berfungsi untuk mengubah masukan sehingga menghasilkan sesuatu (keluaran) yang direncanakan.

c.       Keluaran (output), ialah hal yang dihasilkan oleh proses.

d.      Dampak (impact), akibat yang dihasilkan oleh keluaran setelah beberapa waktu lamanya.

e.       Umpan balik (feed back), ialah juga merupakan hasil dari proses yang sekaligus sebagai masukan untuk sistem tersebut.

f.       Lingkungan (environment), ialah dunia di luar sistem yang mempengaruhi sistem tersebut.

Unsur-unsur tersebut dapat dilestarikan sebagai berikut: 

 Lingkungan

Contoh : Di dalam pelayanan Puskesmas, yang menjadi input adalah: dokter, perawat, obat-obatan, fasilitas lain dan sebagainya, prosesnya adalah kegiatan pelayanan Puskesmas tersebut, outputnya adalah pasien sembuh/tak sembuh, jumlah ibu hamil yang dilayani dan sebagainya, dampaknya adalah meningkatnya status kesehatan masyarakat. Sedangkan umpan balik pelayanan Puskesmas antara lain keluhan-keluhan pasien terhadap pelayanan, sedangkan lingkungan adalah masyarakat dan instansi-instansi di luar Puskesmas tersebut.

B.     Konsep Dasar Kesehatan

Kesehatan menurut WHO (1947) adalah suatu keadaan sejahtera sempurna yang lengkap, meliputi: kesejahteraan fisik, mental, dan sosial bukan semata-mata bebas dari penyakit dan/atau kelemahan. White (1997) menyatakan bahwa sehat adalah keadaan dimana seseorang ketika diperiksa oleh ahlinya tidak mempunyai keluhan ataupun tidak terdapat tanda-tanda penyakit atau kelainan.

C.    Konsep Dasar Sistem Pelayanan Kesehatan

Sistem kesehatan adalah kumpulan dari berbagai faktor kompleks dan saling berhubungan yang terdapat dalam suatu negara yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat pada setiap saat dibutuhkan, (WHO, 1984). Untuk negara Indonesia, pengertian sistem kesehatan dikenal dengan istilah Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yaitu suatu tatanan yang mencerminkan upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan mencapai derajat kesehatan yang optimal sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, (Mubarak, 2009:131-132).

Pelayanan adalah kegiatan dinamis berupa membantu menyiapkan, menyediakan dan memproses, serta membantu keperluan orang lain. Pelayan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat, (Mubarak, 2009).

Sistem pelayanan kesehatan mencakup pelayanan kedokteran (medical services) dan pelayanan kesehatan masyarakat (publuc health services). Tujuan utama dari sistem pelayanan kesehatan yaitu memberikan pelayanan preventif (pencegahan), promotif (peningkatan kesehatan), kuratif (pengobatan), dan rehabilitatif (pemulihan), (Notoatmodjo, 1997).

D.    Tingkat Pelayanan Kesehatan

Merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan pada masyarakat. Menurut Leavel & Clark dalam memberikan pelayanan kesehatan harus memandang pada tingkat pelayanan kesehatan yang akan diberikan, yaitu:

a.       Health Promotion (Promosi Kesehatan)

Merupakan tingkat pertama dalam memberikan pelayanan melalui peningkatan kesehatan. Bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat.Contoh: kebersihan perorangan, perbaikan sanitasi lingkungan, dan sebagainya.

b.      Health Promotion (Promosi Kesehatan)

Perlindungan khusus adalah masyarakat terlindung dari bahaya atau penyakit-penyakit tertentu. Contoh: Imunisasi, perlindungan keselamatan kerja.

c.       Early Diagnosis and Prompt Treatment (Diagnosis Dini & Pengobatan Segera)
Sudah mulai timbulnya gejala penyakit. Dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit. Contoh: survey penyaringan kasus. (Hidayat, 2008)

E.     Lembaga Pelayanan Kesehatan

Merupakan tempat pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat untuk meningkatkan status kesehatan. Bervariasi berdasarkan tujuan pemberian pelayanan kesehatan.

a.       Rawat Jalan

Pusat pelayanan rawat jalan, sama dengan klinik, memberi pelayanan kesehatan dengan cara rawat jalan. Pusat tersebut mungkin bergabung dengan rumah sakit atau berfungsi secara mandiri dibawah suatu yayasan atau dibawah pengawasan seorang dokter atau sekelompok dokter. Pusat pelayanan rawat jalan mungkin dapat berlokasi dalam suatu fasilitas rawat inap; tetapi sebagian besar berdiri sendiri dan berlokasi jauh dari institusi rawat inap yang besar. “Pusat-Bedah” merupakan salah satu contoh dari pusat pelayanan rawat jalan dimana klien datang untuk melakukan prosedur oprasi minor seperti pengangkatan katarak, bedah plastik, dan prosedur endoskopi. “Pusat perawatan darurat” yang memberikan pelayanan 24 jam bagi klien dengan cedera minor atau penyakit seperti laserasi dan influenza. Pusat perawatan darurat menawarkan alternatif pelayanan seperti yang diberikan pada ruang kedaruratan rumah sakit.

b.      Institusi

Lembaga institusional terdiri dari rumah sakit, fasilitas perawatan yang diperluas, fasilitas psikiatri, dan pusat rehabilitasi. Semuanya menawarkan bentuk pelayanan kesehatan rawat inap (klien diterima masuk dan tingga;l di suatu institusi untuk penentuan diagnosa, menerima pelayanan pengobatan dan rehabilitasi). Sebagian besar institusi juga menawarkan pelayanan rawat jalan (klien berkunjung ke suatu institusi untuk menerima suatu episode diagnosa atau pengobatan yang akan selesai dalam beberapa jam).

c.       Hospice
Adalah suatu sistem perawatan yang berpusat pada keluarga yang bertujuan agar klien dapat tinggal dirumahnya dengan aman, mandiri, dan penuh harga diri, sambil meringankan penderitaan yang disebabkan oleh penyakit terminal yang dideritanya. Fokus perawatan hospice adalah perawatan paliatif, bukan pengobatan kuratif. Hospice dapat bermanfaat untuk klien yang berada pada tahap terminal dengan penyakit apapun, seperti kardiomiopati, sklerosis multiple, AIDS, kanker, emfisema, atau penyakit ginjal.

d.      Community Based Agency

Merupakan bagian dari lembaga pelayanan kesehatan yang dilakukan pada klien pada keluarganya, sebagaimana pelaksanaan perawatan keluarga seperti praktek perawat keluarga dan lain-lain. (Hidayat, 2008)

F.     Lingkup Sistem Pelayanan Kesehatan

Dalam sistem pelayanan kesehatan dapat mencakup pelayanan dokter dan pelayanan kesehatan masyarakat. Dokter merupakan subsistem dari pelayanan kesehatan. Subsistem pelayanan kesehatan tersebut memiliki tujuan masing-masing dengan tidak meninggalkan tujuan umum dari pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang ada sekarang ini dapat diselenggarakan oleh pihak pemerintah maupun swasta.

Dalam pelayanan kesehatan terdapat 3 bentuk, yaitu:

1.         Primary Health Care (Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama)

Pelayanan kesehatan ini dibutuhkan atau dilaksanakan pada masyarakat yang memiliki masalah kesehatan yang ringan atau masyarakat sehat tetapi ingin mendapatkan peningkatan kesehatan agar menjadi optimal dan sejahtera sehingga sifat pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan dasar. Pelayanan kesehatan ini dapat dilaksanakan oleh puskesmas atau balai kesehatan masyarakat dan lain-lain.

2.         Secondary Helath Care (Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua)

Untuk pelayanan kesehatan ini diperlukan bagi masyarakat atau klien yang membutuhkan perawatan dirumah sakit atau rawat inap dan tidak dilaksanakan di pelayanan kesehatan utama. Pelayanan kesehatan ini dilaksanakan di rumah sakit yang tersedia tenaga spesialis atau sejenisnya.

3.         Tertiary Health Services (Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga)
Palayanan kesehatan ini merupakan tingkat pelayanan yang tertinggi dimana tingkat pelayanan ini apabila tidak lagi dibutuhkan pelayanan pada tingkat pertama dan kedua.  Biasanya pelayanan ini membutuhkan tenaga-tenaga yang ahli atau spesialis dan sebagai rujukan utama seperti rumah sakit yang tipe A atau B. (Hidayat, 2008)

G.    Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Kesehatan

Dalam memberikan pelayanan kesehatan tidak segalanya tercapai sasaran, akan tetapi membutuhkan suatu proses untuk mengetahui masalah yang ditimbulkannya. Pelaksanaan pelayanan kesehatan juga akan lebih berkembang atau sebaliknya akan terhambat karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1.         Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Baru

Pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan dapat dipengaruhi oleh ilmu pngetahuan dan teknologi baru, mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka akan diikuti oleh perkembangan pelayanan kesehatan atau juga sebagai dampaknya pelayanan kesehatan jelas lebih mengikuti perkembangan dan teknologi seperti dalam pelayanan kesehatan untuk mengatasi masalah penyakit-penyakkit yang sulit dapat digunakan penggunaan alat seperti laser, terapi perubahan gen dan lain-lain. Berdasarkan itu, maka pelayanan kesehatan membutuhkan biaya yang cukup mahal dan pelayanan akan lebih profesional dan butuh tenaga-tenaga yang ahli dalam bidng tertentu.

2.         Pergeseran Nilai Masyarakat

Berlangsungnya sistem pelayanan kesehatan juga dapat dipengaruhi oleh nilai yang ada dimasyarakat sebagai penggunaan jasa pelayanan, dimana dengan beragamnya masyarakat, maka dapat menimbulkan pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan yang berbeda. Masyarakat yang sudah maju dengan pengetahuan yang tinggi, maka akan memiliki kesadaran yang lebih dalam penggunaan atau pemanfaatan pelayanan kesehatan, demikian juga sebaliknya pada masyarakat yang memiliki pengetahuan yang kurang akan memiliki kesadaran yang rendah terhadap pelayanan kesehatan, sehingga kondisi demikian akan sangat mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan.

3.         Aspek Legal dan Etik

Dengan tingginya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan atau pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan, maka akan semakin tinggi pula tuntutan hukum da etik dalam pelayanan kesehatan, sehingga pelaku pemberi pelayanan kesehatan harus dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dengan memperhatikan nilai-nilai hukum dan etika yang ada dimasyarakat.

4.         Ekonomi

Pelaksanaan pelayanan kesehatan akan dipengaruhi oleh tingkat ekonomi di masyarakat. Semakin tinggi ekonomi seseorang, pelayanan kesehatan akan lebih diperhatikan dan mudah dijangkau, demikian juga sebaliknya apabila tingkat ekonomi seseorang rendah, maka akan sulit menjangkau pelayanan kesehatan mengingat biaya dalam jasa pelayanan kesehatan membutuhkan biaya yang cukup mahal. Keadaan ekonomi ini yang akan dapat mempengaruhi dalam sistem pelayanan kesehatan.

5.         Politik

Kebijakan pemerintah melalui sistem politik yang ada akan sangat berpengaruh sekali dalam sistem pemberian pelayanan kesehatan. Kebijakan-kebijakan yang ada dapat memberikan pola dalam sistem pelayanan. (Hidayat, 2008)

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Kesehatan menurut WHO (1947) adalah suatu keadaan sejahtera sempurna yang lengkap, meliputi: kesejahteraan fisik, mental, dan sosial bukan semata-mata bebas dari penyakit dan/atau kelemahan. White (1997) menyatakan bahwa sehat adalah keadaan dimana seseorang ketika diperiksa oleh ahlinya tidak mempunyai keluhan ataupun tidak terdapat tanda-tanda penyakit atau kelainan.

Pelayanan adalah kegiatan dinamis berupa membantu menyiapkan, menyediakan dan memproses, serta membantu keperluan orang lain. Pelayan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat, (Mubarak, 2009).

Sistem pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dalam meningkatkan derajat kesehatan. Melalui sistem kesehatan ini tujuan pembangunan kesehatan dapat tercapai lebih efektif, efisien, dan tepat sasarannya.

B.     Saran

Dengan mengetahui dan memahami tentang konsep dasar sistem pelayanan kesehatan dan konsep dasar kesehatan, diharapkan kita sebagai calon petugas kesehatan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sehingga pembangunan kesehatan di Indonesia dapat tercapai lebih efektif, efisien, dan tepat sasarannya.

DAFTAR PUSTAKA

Hidayat, Aziz Alimul. 2008. Pengantar Konsep Dasar Keperawatan, Edisi 2. Jakarta: Salemba Medika

Mubarak, W. I. dan Cahyatin. 2009. Ilmu Kesehatan Masyarakat: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Salemba Medika

Notoatmodjo, Soekidjo. 1997. Ilmu Kesehatan Masyarakat: Prinsip-Prinsip Dasar. Jakarta: Renika Cipta

makalah Konsep Etika Moral dalam Memberikan Pelayanan Kebidanan.

             

Makalah

Konsep Etika Moral dalam Memberikan Pelayanan Kebidanan

diajukan untuk melengkapi tugas mata kuliah

Etikolegal dalam Praktik Kebidanan

Oleh :

Tingkat I-A

  Kelompok 2

Debbie Silviana

Nelly Yunanda

Riska Fauzia

Dosen Pembimbing :

Dra. Hj. Tjut Maimunah TM, M.Kes

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

PRODI D-III KEBIDANAN BANDA ACEH

POLTEKKES KEMENKES ACEH

2013

BAB I

PENDAHULUAN

   A.Latar Belakang

Bidan merupakan bentuk profesi yang erat kaitannya dengan etika karena lingkup kegiatan bidan sangat berhubungan erat dengan masyarakat. Oleh karena itu, selain mempunyai pengetahuan dan keterampilan, agar dapat diterima di masyarakat  bidan juga harus memiliki etika yang baik sebagai pedoman bersikap atau bertindak dalam memberikan suatu pelayanan khususnya pelayanan kebidanan.  Agar mempunyai etika yang baik dalam pendidikannya bidan dididik etika mata kuliah Etika dalam praktik kebidanan namun semuanya mata kuliah tidak ada artinya jika peserta didik tidak mempraktekannya dalam kehidupannya di masyarakat.

Pada masyarakat daerah, bidan yang dipercaya adalah bidan yang beretika. Hal ini tentu akan sangat menguntungkan baik bidan yang mempunyai etika yang baik karena akan mudah mendapatkan relasi dengan masyarakat sehingga masyarakat juga akan percaya pada bidan.

Etika dalam pelayanan kebidanan merupakan isu utama diberbagai tempat, dimana sering terjadi karena kurang pemahaman para praktisi pelayanan kebidanan terhadap etika. Pelayanan kebidanan adalah proses yang menyeluruh sehingga membutuhkan bidan yang mampu menyatu dengan ibu dan keluarganya. Bidan harus berpartisipasi dalam memberikan pelayanan kepada ibu sejak konseling pra konsepsi, skrening antenatal, pelayanan intrapartum, perawatan intensif pada neonatal, dan postpartum serta mempersiapkan ibu untuk pilihannya meliputi persalinan di rumah, kelahiran seksio sesaria, dan sebagainya. Bidan sebagai pemberi pelayanan harus menjamin pelayanan yang profesional dan akuntibilitas serta aspek legal dalam pelayanan kebidanan. Bidan sebagai praktisi pelayanan harus menjaga perkembangan praktik berdasarkan evidence based ( Fakta yang ada) sehingga berbagai dimensi etik dan bagaimna kedekatan tentang etika merupakan hal yang penting untuk digali dan dipahami.

Dari uraian diatas, makalah ini akan membahas tentang Konsep Etika Moral dalam Memberikan Pelayanan Kebidanan  pada masyarakat agar pembacanya dapat termotivasi dan terpacu untuk menjadi bidan yang beretika, profesional dan berdedikasi tinggi di kalangan masyarakat yang dapat dipelajari dalam kode etik bidan dan etik profesi.

B.     Rumusan Masalah

1.      Fungsi etika dan moralitas dalam pelayanan kebidanan

2.      Sumber etika

3.      Hak, kewajiban, dan tanggungjawab

C.    Tujuan

Tujuan Umum :

Agar pembaca bisa mengerti dan memahami :

1.      Fungsi etika dan moralitas dalam pelayanan kebidanan

2.      Sumber etika

3.      Hak, kewajiban, dan tanggungjawab

Tujuan Khusus :

Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas Mata Kuliah “ Etikolegal dalam Praktik Kebidanan” sebagai salah satu bagian dalam pengambilan nilai Mata Kuliah.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Fungsi Etika Dan Moralitas Dalam Pelayanan Kebidanan

1. Menjaga otonomi dari setiap individu khususnya Bidan dan Klien.
2. Menjaga kita untuk melakukan tindakan kebaikan dan mencegah tindakan yang merugikan/membahayakan orang lain.
3. Menjaga privacy setiap individu.
4. Mengatur manusia untuk berbuat adil dan bijaksana sesuai dengan porsinya.
5. Dengan etik kita mengatahui apakah suatu tindakan itu dapat diterima dan apa alasannya.
6. Mengarahkan pola pikir seseorang dalam bertindak atau dalam menganalisis suatu masalah.
7. Menghasilkan tindakan yg benar.
8. Mendapatkan informasi tenfang hal yg sebenarnya.
9. Memberikan petunjuk terhadap tingkah laku/perilaku manusia antara baik, buruk, benar atau salah sesuai dengan moral yg berlaku pada umumnya.
10. Berhubungan dengans pengaturan hal-hal yg bersifat abstrak.
11. Memfasilitasi proses pemecahan masalah etik.
12. Mengatur hal-hal yang bersifat praktik.
13. Mengatur tata cara pergaulan baik di dalam tata tertib masyarakat maupun tata cara di dalam organisasi profesi.
14. Mengatur sikap, tindak tanduk orang dalam menjalankan tugas profesinya yg biasa disebut kode etik profesi.

B.     Sumber Etika

Pancasila adalah sumber sumber nilai, maka nilai dasar Pancasila dapat dijadikan sebagai sumber pembentukan norma etik (norma moral) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai pancasila adalah nilai moral. Oleh karena itu, nilai pancasila juga dapat diwujudkan kedalam norma-norma moral (etik). Norma-norma etik tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

pancasila memegang peranan dalam perwujudan sebuah sistem etika yang baik di negara ini. Disetiap saat dan dimana saja kita berada kita diwajibkan untuk beretika disetiap tingkah laku kita. Seperti tercantum di sila ke dua “ kemanusian yang adil dan beadab” tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran pancasila dalam membangun etika bangsa ini sangat berandil besar.

C.    Hak Kewajiban Dan Tanggung Jawab

Hak merupakan pengakuan yang dibuat oleh orang atau sekelompok orang terhadap orang atau sekelompok orang lain. Ada beberapa macam hak, antara lain hak legal dan moral. Hak legal merupakan hak yang didasarkan atas hukum. Hak moral adalah didasarkan pada prinsip atau etis.

Setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain dan setiap hak seseorang berkaitan dengan kewajiban orang lain untuk memenuhi hak tersebut. Menurut John Stuart Mill bahwa kewajiban meliputi kewajiban sempurna dan kewajiban tidak sempurna. Kewajiban sempurna artinya kewajiban didasarkan atas keadilan, selalu terkait dengan hak orang lain. Sedangkan kewajiban tidak sempurna, tidak terkait dengan hak orang lain tetapi bisa didasarkan atas kemurahan hati atau niat berbuat baik (Wahyuningsi, 2008).

Hak dan kewajiban adalah hubungan timbal balik dalam kehidupan sosial sehari-hari. Pasien memiliki hak terhadap bidan atas pelayanan yang diterimanya. Hak pasti berhubungan dengan individu, yaitu pasien. Sedangkan bidan mempunyai kewajiban/keharusan untuk pasien, jadi hak adalah sesuatu yang diterima oleh pasien. Sedang kewajiban adalah suatu yang diberikan oleh bidan. Seharusnya juga ada hak yang harus diterima oleh bidan dan kewajiban yang harus diberikan oleh pasien.

Menempatkan kebutuhan pasen di atas kepentingan sendiri. Melindungi hak pasen untuk memperoleh keamanan dan pelayanan yang berkualitas dari perawat. Selalu meningkatkan pengetahuan, keahlian serta menjaga perilaku dalam melaksanakan tugasnya.

Tanggung jawab menunjukkan kewajiban. Ini mengarah kepada kewajiban yang harus dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan secara professional. Manajer dan para staf harus memahami dengan jelas tentang fungsi tugas yang menjadi tanggung jawab masing-masing perawat dan bidan serta hasil yang ingin dicapai dan bagaimana mengukur kualitas kinerja stafnya. Perawat yang professional akan bertanggung jawab atas semua bentuk tindakan klinis keperawatan atau kebidanan yang dilakukan dalam lingkup tugasnya.
Tanggung jawab diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan kinerja yang ditampilkan guna memperoleh hasil pelayanan keperawatan atau kebidanan yang berkualitas tinggi. Yang perlu diperhatikan dari pelaksanaan tanggung jawab adalah memahami secara jelas tentang “uraian tugas dan spesifikasinya” serta dapat dicapai berdasarkan standar yang berlaku atau yang disepakati. Hal ini berarti perawat mempunyai tanggung jawab yang dilandasi oleh komitmen, dimana mereka harus bekerja sesuai fungsi tugas yang dibebankan kepadanya.

Untuk mempertahankannya, perawat dan bidan hendaknya mampu dan selalu melakukan introspeksi serta arahan pada dirinya sendiri (self-directed), merencanakan pengembangan diri secara kreatif dan senantiasa berusaha meningkatkan kualitas kinerjanya. Hal ini diperlukan agar mereka dapat mengidentifikasi elemen-elemen kritis untuk meningkatkan dan mengembangkan kinerja klinis mereka, guna memenuhi kepuasan pasen dan dirinya sendiri dalam pekerjaannya. Mencatat respon dan perkembangan pasen dengan lengkap dan benar merupakan salah satu tanggung jawab perawat dalam melaksanakan tugasnya.

HAK PASIEN

Hak pasien adalah hak-hak pribadi yang dimiliki manusia sebagai pasien/klien:

1. Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit atau instusi pelayanan kesehatan.
2. Pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur.
3. Pasien berhak memperoleh pelayanan kebidanan sesuai dengan profesi bidan tanpa diskriminasi.
4. Pasien berhak memilih bidan yang akan menolongnya sesuai dengan keinginannya.
5. Pasien berhak mendapatkan ;nformasi yang meliputi kehamilan, persalinan, nifas dan bayinya yang baru dilahirkan.
6. Pasien berhak mendapat pendampingan suami atau keluarga selama proses persalinan berlangsung.
7. Pasien berhak memilih dokter dan kelas perawatan seuai dengan keinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit.
8. Pasien berhak dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat kritis dan pendapat etisnya tanpa campur tangan dad pihak luar.
9. Pasien berhak meminta konsultasi kepada dokter lain yang terdaftar di rumah sakit tersebut (second opinion) terhadap penyakit yang dideritanya, sepengatahuan dokter yang merawat.
10. Pasien berhak meminta atas privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya.
11. Pasien berhak mendapat informasi yang meliputi:

• Penyakit yang diderita
• Tindakan kebidanan yang akan dilakukan
• Alternatif terapi lainnya
• Prognosisnya
• Perkiraan biaya pengobatan

12.  Pasien berhak men yetujui/mem berikan izin atas tindakan yang akan dilakukan oleh dokter sehubungan dengan penyakit yang dideritanya.

13.  Pasien berhak menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggungjawab sendiri sesuadah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya.

14.  Pasien berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.

15.  Pasien berhak menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya.

16.  Pasien berhak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit.

17.  Pasien berhak menerima atau menolak bimbingan moril maupun spiritual.

18.  Pasien berhak mendapatkan perlindungan hukum atas terjadinya kasus mal-praktek.

KEWAIIBAN PASIEN

1. Pasien dan keluarganya berkewajiban untuk mentaati segala peraturan dan tat tertib rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan.
2. Pasien berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter, bidan, perawat yang merawatnya.
3. Pasien dan atau penangungnya berkewajiban untuk melunasi semua imbalan atas jasa pelayanan rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan, dokter, bidan dan perawat.
4. Pasien dan atau penangggungnya berkewajiban memenuhi hal-hal yang selalu disepakati/perjanjian yang telah dibuatnya.

HAK BIDAN

1. Bidan berhak mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
2. Bidan berhak untuk bekerja sesuai dengan standar profesi pada setiap tingkat jenjang pelayanan kesehatan.
3. Bidan berhak menolak keinginan pasien/klien dan keluarga yang bertentangan dengan peraturan perundangan dan kode etik profesi.
4. Bidan berhak atas privasi dan menuntut apabila nama baiknya dicemarkan baik oleh pasien, keluarga maupun profesi lain.
5. Bidan berhak atas kesempatan untuk meningkatkan diri baik melalui pendidikan maupun pelatihan.
6. Bidan berhak memperoleh kesempatan untuk mmingkatkan jenjang karir dan jabatan yang sesuai.
7. Bidan berhak mendapat kompensasi dan kesejahteraan yang sesuai.

KEWAJIBAN BIDAN TERHADAP PASIEN

1. Bidan wajib mematuhi peraturan rumah sakit sesuai dengan hubungan hukum antara bidan tersebut dengan rumah sakit bersalin dan sarana pelayanan dimana ia bekerja.
2. Bidan wajib memberikan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan standar profesi dengan menghormati hak-hak pasien.
3. Bidan wajib merujuk pasien dengan penyulit kepada dokter yang mempunyai kemampuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pasien.
4. Bidan wajib memberi kesempatan kepada pasien untuk didampingi suami atau keluarga.
5. Bidan wajib memberikan kesempatan kepada pasien untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya.
6. Bidan wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien.
7. Bidan wajib memberikan informasi yang akurat tentang tindakan yang akan dilakukan serta risiko yang mungkiri dapat timbul.
8. Bidan wajib meminta persetujuan tertulis (informed consent) atas tindakan yang akan dilakukan.
9. Bidan wajib mendokumentasikan asuhan kebidanan yang diberikan.
10. Bidan wajib mengikuti perkembangan IPTEK dan menambah ilmu pengetahuannya melalui pendidikan formal atau non formal.
11. Bidan wajib bekerja sama dengan profesi lain dan pihak yang terkait secra timbal balik dalam memberikan asuhan kebidanan

KEWAJIBAN BIDAN TERHADAP SEJAWAT DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA

1.      Setiap bidan harus menjalin hubungan yang baik dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang serasi.

2.      Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati baik terhadap sejawatnya maupun tenaga kesehatan lainnya.

KEWAJIBAN BIDAN TERHADAP PROFESINYA

1.      Setiap bidan wajib menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesinya dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat.

2.      Setiap bidan wajib senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3.      Setiap bidan senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya.

KEWAJIBAN BIDAN TERHADAP DIRI SENDIRI

1.      Setiap bidan wajib memelihara kesehatannva agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik.

2.      Setiap bidan wajib meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3.      Setiap bidan wajib memelihara kepribadian dan penampilan diri.

KEWAJIBAN BIDAN TERHADAP PEMERINTAH NUSA, BANGSA DAN TANAH AIR

1.      Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya, senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidan kesehatan khususnya dalam pelayanan KIA/ KB dan kesehatan keluarga.

2.      Setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan terutama pelayanan KIA/KB dan kesehatan keluarga.

BAB III
PENUTUP

A. kesimpulan

Bidan merupakan bentuk profesi yang erat kaitannya dengan etika karena lingkup kegiatan bidan sangat berhubungan erat dengan masyarakat. Oleh karena itu, selain mempunyai pengetahuan dan keterampilan, agar dapat diterima di masyarakat  bidan juga harus memiliki etika yang baik sebagai pedoman bersikap atau bertindak dalam memberikan suatu pelayanan khususnya pelayanan kebidanan.  Agar mempunyai etika yang baik dalam pendidikannya bidan dididik etika pada mata kuliah Etikolegal dalam Praktik Kebidanan namun semuanya mata kuliah tidak ada artinya jika peserta didik tidak mempraktekannya dalam kehidupannya di masyarakat.

      Derasnya arus globalisasi yang semakin mempengaruhi kehidupan sosial yang semakin mempengaruhi munculnya masalah atau penyimpangan etik sebagai akibat kemajuan teknologi atau ilmu pengetahuan yang menimbulkan konflik terhadap nilai. Penerapan kode etik dan etika profesi sangat dibutuhkan oleh bidan dalam pelayanan kebidanan yang dilakukannya agar bidan tidak terjerat masalah hukum berkaitan dengan etik yang akan merugikan bidan itu sendiri.

      Sikap profesional dalam pelayanan sangat penting untuk menjaminnya keamanan dan kenyamanan klien. Jabatan profesional bidan berbeda pekerjaan yang menuntut dan dapat dipenuhi melalui pembiasaan melakukan keterampilan tertentu. Menguasai visi yang mendasari keterampilannya yang menyangkut wawasan, dan memiliki sikap yang positif dalam melaksanakan serta mengembangkan mutu kerja.

B.       Saran

·         Pasien diberikan pelayanan kebidanan sesuai dengan profesi bidan tanpa diskriminasi

·         Bidan berhak mematuhi peraturan rumah sakit sesuai dengan hubungan hukum antara    bidan tersebut dengan rumah sakit bersalin dan sarana pelayanan dimana ia bekerja.

·         Bidan wajib memberikan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan standar profesi dengan menghormati hak-hak pasien.

 

DAFTAR PUSTAKA

Marimbi, Hanum. 2008. Etika dan Kode Etik Profesi Kebidanan. Yogyakarta : Mitra Cendikia.

Wahyuningsih,  Heni Puji. 2008.  Etika Profesi Kebidanan. Yogyakarta : Fitramaya.

tugas kampus